PERGERAKAN PRA MUHAMMADIYAH (bag.2)

Pada sekitar awal abad 20, Pekajangan adalah sebuah desa kecil yang tak menarik perhatian banyak orang. Desa ini terpencil dengan penduduk yang tidak begitu banyak. Pekajangan terletak di sebelah selatan kota Pekalongan. Sebagaimana penduduk desa lain di sekitar kota Pekalongan, penduduk Pekajangan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pertanian yang dikelola secara sederhana, tampaknya, menjadi mata pencaharian utama penduduk desa ini. Sekalipun pertanian menjadi mata pencaharian utama, tetapi setiap panen padi tak mampu menyejahterakan penduduk desa ini. Dari seluruh jumlah rumah di desa ini, hanya sekitar dua atau tiga rumah yang dibangun menggunakan bata dan semen. Rumah-rumah yang menggunakan atap genteng pun masih mudah dihitung dengan jari (RM Soediardjo dkk, 1968: 7).

Selain bertani, sebagian penduduk Pekajangan yang memiliki keahlian membuat kerajinan tangan. Mata pencaharian yang satu ini hanya mewakili sekelompok kecil kelas sosial yang lebih maju. Mereka membuat industri rumah tangga secara kecil-kecilan. Di antara produk kerajinan tangan penduduk Pekajangan adalah tenun setagen (ikat pinggang perempuan) dan kain batik (batikkerij/batikhandel). Lahirnya industri rumah tangga memunculkan kelompok sosial baru, yaitu kelas pedagang. Tetapi mereka hanya mewakili sekelompok kecil dari seluruh penduduk Pekajangan pada umumnya. Namun demikian, kelas pedagang yang memasarkan produk-produk industri rumah tangga berupa tenun setagen dan kain batik justru menjadi kelompok yang menentukan dalam perkembangan masyarakat ini. KH Abdurrahman, tokoh masyarakat Pekajangan yang berhasil merintis Cabang Muhammadiyah di kawasan terpencil ini, termasuk seorang pengusaha batik dan kerajinan tangan. Dialah yang mendirikan perkumpulan Ambudi Agama yang bergerak di bidang pengajaran agama Islam di Pekajangan.

KH Abdurrahman lahir pada tahun 1879. Dia lahir di Pekajangan, Kedungwuni, Pekalongan, dengan nama kecil Mutaman. Pada masa mudanya, Mutaman pernah mengaji kepada Kiai Amin di Banyuurip, kemudian kepada Kiai Agus di Kenajagan, dan kepada Kiai Abdurrahman Thaif di Wonoyoso. Terakhir, Mutaman belajar agama kepada Kiai Idris di Pondok Jamsaren, Solo.

Mutaman, nama kecil KH Abdurrahman, banyak menyelami kitab-kitab klasik selama belajar di pondok pesantren. Tetapi, dia cukup banyak membaca kitab-kitab yang telah menginspirasi para tokoh pembaruan Islam pada awal abad 20. Mutaman telah mempelajari kitab-kitab seperti: Tafsir Al-Manar, Tafsir AlKasysyaf, Tafsir Mafatihul Ghaib, Tafsir Ibnu Jarir At-Thabari, Tafsir Thanthowi Jauhari, Al-Um, Al-I’tisham, Sunnah wal Mubtadi’at, Fatawa Ibnu Taimiyah, Risalah Tauhid, dan lain-lain (RM Soediardjo dkk, 1968: 9).

Mutaman menyempurnakan rukun Islam dengan menunaikan ibadah haji pertama kali pada tahun 1903. Sejak saat itulah namanya telah berganti menjadi Haji Abdurrahman. Setelah menunaikan ibadah haji pertama, Haji Abdurrahman menekuni profesi sebagai pedagang batik dan tenun setagen yang dijual ke luar kota Pekalongan. Jaringan perdagangannya cukup luas meliputi beberapa kota besar di Jawa. Pada akhir Desember 1912, ketika KH Ahmad Dahlan dan kawan-kawan mendeklarasikan Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, Haji Abdurrahman sempat mendengar kabar ini. Tetapi, dia memang tidak berminat untuk mengetahui lebih lanjut perkumpulan yang dideklarasikan di Loodge Gebouw Malioboro (sekarang gedung DPRD DIY) ini. Mungkin dalam benaknya belum merasa penting mengetahui Persyarikatan tersebut.

Haji Abdurrahman mulai merintis pengajian agama di desanya setelah menunaikan ibadah haji yang kedua kali pada tahun 1921 bersama istri tercinta, Nyai Shofiyah. Dia dibantu kawan-kawannya menyelenggarakan pendidikan Islam tradisional bernama Ambudi Agama. Pelajaran pokok yang diajarkan meliputi ‘aqaid 50 dan sifat 20 bakal weruh gusti Allah (akan melihat Allah). Dari materi yang disampaikan, tampaknya, lembaga pendidikan yang didirikan Haji Abdurrahman lebih mendalami akidah dan tasawuf. Setelah sukses menyelenggarakan pendidikan Islam tradisional, Haji Abdurrahman mendapat julukan “Kiai” dari para santrinya.

Lembaga pendidikan yang dirintis KH Abdurrahman sedang tumbuh, tetapi tantangan datang dari pemerintah kolonial. Sekolah agama yang baru saja dirintis langsung dibubarkan oleh pemerintah. Peraturan pemerintah kolonial (staatblad 1905) menegaskan, seluruh aktivitas pengajaran yang diselenggarakan oleh kaum bumiputera dianggap liar. Pemerintah kolonial menyatakan sekolah-sekolah swasta ilegal dan wajib dibubarkan. Sedangkan tenaga pengajar yang tidak mendapat izin mengajar ditangkap. Kebijakan Goeroe Ordonantie memang bertujuan membatasi jumlah guru agama di sekolah-sekolah bumiputera yang tidak dikelola oleh pemerintah.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang paling banyak mendirikan sekolah-sekolah swasta mengalami tekanan yang cukup berat dengan keluarnya staatblad 1905. Tetapi, dengan kepiawaian para jajaran HB Muhammadiyah di Yogyakarta, sekolah-sekolah Muhammadiyah mendapat izin untuk menjalankan proses belajar mengajar sekalipun banyak jumlah guru agama yang dikurangi. KH Ahmad Dahlan dan kawan-kawan yang kooperatif dengan kebijakan pemerintah kolonial sedikit beruntung bisa menyelenggarakan sekolah di bawah payung organisasi Muhammadiyah. Akan tetapi, tidak sedikit pimpinan Muhammadiyah yang cenderung reaksioner terhadap kebijakan Goeroe Ordonantie. Salah satu tokoh Muhammadiyah yang kontra terhadap kebijakan ini adalah Haji Fachrodin yang pada saat bersamaan tengah menjabat sebagai Penningmeester Centraal Sarekat Islam.

KH Abdurrahman sempat mendengar di Yogyakarta telah berdiri Persyarikatan yang bisa mengatasi kendala-kendala akibat diterapkannya staatblad 1905. Ia sendiri sempat ragu, apakah Persyarikatan yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan itu sebuah perkumpulan Islam atau bukan. Chumasi Hardjosubroto, kawan dekat KH Abdurrahman, membisikkan pesan kepadanya bahwaPersyarikatan Muhammadiyah adalah “Perkumpulan Kristen”. Hardjosubroto sempat mencegah KH Abdurrahman yang berniat hendak pergi ke Yogyakarta menemui para pimpinan Muhammadiyah. Namun, dengan keyakinan teguh, pendiri perkumpulan Ambudi Agama tersebut memberanikan diri berkunjung ke kantor HB Muhammadiyah yang beralamat di Kauman no 44. Dia datang ke Yogyakarta diantar oleh Kiai Asmu’i, kawan dekatnya mantan lurah di Pondok Jamsaren, Solo.

Di kantor HB Muhammadiyah, KH Abdurrahman disambut oleh Haji Mochtar, Haji Abdurrahman Machdun, Haji Wasool Dja’far, dan lain-lain. Dalam kesempatan tersebut, KH Abdurrahman langsung ber-tabayyun, menanyakan apa dan bagaimana sesungguhnya Persyarikatan Muhammadiyah. Lantas dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah perkumpulan Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. Mendengar penjelasan dari HB Muhammadiyah, KH Abdurrahman langsung insaf. Ia baru sadar bahwa anggapan yang telah tersiar di masyarakat Pekajangan tentang Muhammadiyah sebagai “Perkumpulan Kristen” adalah salah besar.

Dalam kesempatan tersebut, KH Abdurrahman mengemukakan persoalan-persoalan yang dihadapi selama menyelenggarakan pengajian di bawah perkumpulan Ambudi Agama yang dipimpinnya. Ia sendiri tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan lembaga pendidikannya dari penerapan kebijakan kolonial (staatblad 1905). Tetapi, tokoh Pekajangan ini sangat tertarik dengan usaha-usaha yang dilakukan Muhammadiyah di Yogyakarta. Terbetik dalam pikirannya untuk mendirikan Muhammadiyah Cabang (kring) Pekajangan.

HB Muhammadiyah Yogyakarta menyambut baik niat KH Abdurrahman untuk mendirikan Cabang di Pekajangan. Dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah perkumpulan (organisasi) yang mendapat izin resmi dari pemerintah (besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 22 Agustus 1914) yang diperkenankan mendirikan Cabang-Cabang untuk menyelenggarakan pendidikan atau pengajaran agama, penyantunan fakir-miskin, mendirikan panti asuhan dan poliklinik. Akhirnya, KH Abdurrahman pulang ke Pekajangan dengan hati mantap. Dia rela melebur perkumpulan Ambudi Agama menjadi cabang Muhammadiyah di desanya. Pada 15 November 1922, HB Muhammadiyah Yogyakarta mengeluarkan surat keputusan berdirinya Muhammadiyah Cabang Pekajangan.

Di bawah Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Pekajangan, seluruh kegiatan yang dirintis KH Abdurrahman berjalan lancar. Pemerintah kolonial tidak bisa membubarkan setiap kegiatan pengajian, karena Muhammadiyah adalah organisasi resmi yang mendapat izin dan pengakuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda (AWF Idenburg). Di bawah bendera Muhammadiyah, KH Abdurrahman merasakan kenyamanan berdakwah tanpa mendapat rintangan dari pemerintah kolonial.

Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Muhammadiyah pada masa KH Ahmad Dahlan mampu memikat perkumpulan-perkumpulan keagamaan lokal yang mendapat tantangan berat dari pemerintah kolonial untuk bergabung di bawah bendera Muhammadiyah. Di samping memiliki visi Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah mampu menawarkan solusi cerdas yang tidak dimiliki oleh perkumpulan atau organisasi Islam lain di Tanah Air ini. [mu'arif]